Menghentikan Penularan Kusta

  • PROYEK SAAT INI
  • Post-Exposure Prophylaxis (PEP++)
  • Leprosy post-exposure prophylaxis (LPEP)
  • Bina Desa Sahabat Kusta (BINA DESAKU)
Target 2018-2020: Sektor kesehatan pemerintah mampu meningkatkan keberhasilan program inovasi dalam hal pencegahan penyebaran kusta, menemukan kasus baru dan mendeteksi kasus agar tidak terjadi disabilitas saat diagnosa.

Strategi:

  1. Pemberdayaan tenaga lapangan
  2. Pemberdayaan supervisor kusta tingkat propinsi/kabupaten
  3. Pelatihan teknis penyusunan dokumen kebijakan
  4. Dokumentasi dan publikasi hasil desa ramah kusta
  5. Evaluasi dan dokumentasi pembelajaran dari pelaksanaan LPEP/SDR
  6. Implementasi proyek LPEP di Sumenep melampaui periode proyek, serta di Sampang dan Bima
  7. Publikasi pembelajaran dari berbagai proyek LPEP/SDR
  8. Lanjutan desa ramah kusta di dua kabupaten
  9. Peningkatan desa ramah kusta atau leprosy friendly village (LFV) dengan penerapan SDR
  10. Implementasi PEP++ sejalan dengan proyek protokol dan rencana tahunan
  11. Tindak lanjut pendekatan inovatif dan peluncuran panduan baru (termasuk panduan pengembangan, penyusunan proposal, pemantauan dan publikasi hasil) kepada mitra
  12. Pengembangan SkinApp
  13. Ujicoba pendeteksian kasus kusta selama masa pengobatan LF
  14. Diseminasi hasil kegiatan inovatif NLR dalam forum nasional dan internasional
  15. Melobi dukungan pemerintahan

Mitra Kerja:

NLR menargetkan program pengendalian kusta nasional, tim kusta propinsi (baik daerah dengan endemi tinggi maupun rendah), tim pengendalian kusta tingkat kabupaten, staf Puskesmas, serta program pengendalian penyakit tropis terabaikan lainnya yang termasuk program pengendalian kusta. Mitra kerja akan mendapatkan pemberdayaan, pendampingan teknis, dan dukungan operasional di sepanjang kegiatan inovatif. Diperkirakan sebanyak 3.500 mitra kerja akan menerima manfaat dari program.


Penerima manfaat:

Orang yang mengalami kusta, anggota keluarga dan masyarakat. Penerima manfaat akan mendapat hasil dari inisiatif baru antara lain pengenalan kebijakan berbasis bukti dan sistem kesehatan yang lebih baik. Kami memperkirakan sebanyak 300,000 orang akan menerima manfaat tak langsung dari intervensi ini melalui mitra kami. Sebanyak 27% jumlah penduduk total merupakan anak-anak di bawah usia 15 tahun (2016) yang artinya diperkirakan lebih dari 80,000 penerima manfaat adalah anak-anak dan lebih dari 100,000 adalah perempuan.


Pada tahun 2018 pelaksanaan perlindungan menyeluruh untuk asuransi kesehatan akan memasuki tahun ketiga, yang artinya cakupan peserta akan meningkat (sebagai asuransi wajib) dan sistem rujukan akan ditingkatkan serta dilaksanakan secara ketat. Hal ini berarti bahwa akan lebih banyak orang yang memiliki akses memperoleh layanan kesehatan dasar di Puskesmas dan dokter pribadi (Family Doctor). Kedua layanan utama ini akan memainkan peran yang semakin penting dalam pemeriksaan dan perawatan pasien. Dokter pribadi berada di bawah pengawasan BPJS, karena itu BPJS akan memegang peran penting, dan program pengendalian kusta sebaiknya bekerja sama dengan BPJS.

Tahun ini (2017), Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kemenkes) menerbitkan sebuah kebijakan yang menyatakan bahwa program pengendalian kusta merupakan salah satu dari enam program prioritas nasional (PROPENNAS). Kebijakan ini akan dilaksanakan pada tahun depan (2018). Hasil dari kebijakan ini adalah sebuah anggaran pemerintah (APBN) untuk program kusta yang besarnya dua kali lipat dari anggaran tahun 2017, serta merupakan pilihan terakhir jika terjadi pengurangan anggaran pada APBN. Kegiatan utama dari pendanaan ini adalah peningkatan penemuan kasus atau ICF (intensify case finding) yang dilakukan di 91 daerah dengan tingkat endemik tinggi. Walaupun terdapat peningkatan pada anggaran, hal tersebut tidak berarti bahwa kualitas layanan akan meningkat karena kemampuan staf masih terbatas (serta adanya pergantian staf), serta masih tingginya stigma kusta di antara petugas kesehatan.

Di sisi lain, sekitar 30% kabupaten dan propinsi akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan gubernur propinsi pada tahun 2018. Hal ini berarti alokasi pendanaan program tidak terjamin dan permasalahan politik dapat mempengaruhi ketersediaan anggaran. Di samping itu, ada pula ketidakseimbangan pendanaan program antar kabupaten atau propinsi. Sebagian besar kabupaten/propinsi dengan tingkat kusta tinggi merupakan daerah berpendapatan rendah, kekurangan sumber daya manusia, dan memiliki kendala infrastruktur dan transportasi. Di sisi lain, pilkada dapat memberi peluang untuk advokasi.

Dari 514 kabupaten di Indonesia, terdapat 139 kabupaten di mana kusta belum terhapuskan. Dari jumlah tersebut, 119 di antaranya merupakan daerah operasi NLR, dan kebanyakan daerah tersebut berada di bagian timur Indonesia dengan tingkat pendapatan tergolong rendah dan akses geografis terbatas, infrastruktur masih tergolong di bawah standar dan kualitas sumber daya manusia masih lemah. Di bawah ini adalah peta prevalensi kusta di tingkat kabupaten (tereliminasi dan belum tereliminasi) sampai akhir tahun 2016.

Tabel berikut menyajikan data epidemiologi kusta di daerah operasional NLR dibandingkan daerah non-operasional pada tahun 2016.

 

Jumlah Propinsi

Populasi

PR

NC

NCDR

Anak %

G2D %

G2D rate

Nasional

34

258,733,894

0.71

16,826

6.5

11.4

8.1

5.3

Propinsi operasional NLR

14

162,470,990

0.94

14,363

8.8

11.8

8.4

7.4

Non NLR

20

96,262,904

0.32

2,463

2.6

9.2

5.0

1.6

 

Daerah endemik tinggi vs daerah endemik rendah

 

Jumlah propinsi

Jumlah kabupaten

Total penduduk

NCDR

Anak%

DG2 %

MB%

Wanita%

Endemik rendah

23

395

193.654.306

3.8

9.1

9.1

87.2

34.4

Endemik tinggi

11

139

65.079.588

15

13

7

83

37

 

Sejak 2016, NLR Indonesia menyediakan dukungan langsung bagi 14 propinsi, kebanyakan yang berada di timur Indonesia. Dari ke-14 propinsi tersebut, dua diantaranya berada dalam proses pentahapan keluar/phasing out hingga tahun 2018 (Aceh dan Banten). Tingkat kusta di propinsi-propinsi operasional NLR sangat tinggi: 85% kasus baru nasional berasal dari propinsi tersebut. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tingkat Prevalensi di propinsi operasional NLR mengalami pengurangan dari 1.02 menjadi 0.94 per 10.000 penduduk. Tingkat disabilitas masih tergolong tinggi (7.4/1,000,000 penduduk) di propinsi operasional NLR dbandingkan dengan propinsi non NLR (1.6/1,000,000 penduduk). Data ini merupakan informasi penting mengenai beban kusta di propinsi operasional NLR.

Target tahun 2018-2020 adalah Sektor kesehatan pemerintah mampu meningkatkan keberhasilan program inovasi dalam hal pencegahan penyebaran kusta, menemukan kasus baru dan mendeteksi kasus agar tidak terjadi disabilitas saat diagnosa.

Untuk mencapai target tersebut, jalur perubahan akan dimulai dengan strategi peningkatan kapasitas tenaga teknis. Strategi ini akan menjadi dasar untuk memperkuat kapasitas pengawas kusta tingkat propinsi/kabupaten yang nantinya akan melaksanakan kegiatan utama pengendalian kusta. Kegiatan pengendalian kusta yang baik akan membuka jalan bagi proyek inovatif.

Secara bersamaan, pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan LPEP/SDR dan desa ramah kusta telah terdokumentasi. Intervensi LPEP/SDR akan terus dilanjutkan pada kabupaten yang sedang menjalankan program dengan harapan adanya peningkatan (kombinasi antara program desa ramah kusta dan administrasi SDR)

Sementara itu, proyek PEP++ dijadwalkan untuk mulai pada tahun 2018 dengan pendekatan teknologi baru yang akan diperkenalkan melalui pengembangan SkinApp untuk pendeteksian kasus awal kusta dengan lymphatic filariasis (LF) yang akan dimulai dengan pendekatan ujicoba terintegrasi. Selain itu, tindak lanjut dari pendekatan inovatif yang diperkenalkan pada tahun 2017 akan dilaksanakan dan pembelajaran akan dikumpulkan dari pelaksanaan tersebut. Panduan rinci tentang metode pengembangan proyek inovatif serta batasannya akan tersedia bagi para mitra. Mitra kemudian akan mengajukan proposal untuk proyek inovatif menyusul diterbitkannya panduan baru tersebut. Lokakarya pendahuluan akan membantu memastikan aspek inovatif dari proyek tersebut akan sejalan dengan KPP1 sehingga terbentuk keseimbangan antara program inovatif dari atas dan dari mitra lapangan. Perangkat pengawasan akan dikembangkan untuk mengawasi pelaksanaan dengan dukungan tenaga teknis untuk menjamin kualitas pendekatan inovatif tersebut. Sejalan dengan hasil yang diperoleh dari inisiasi dan pelaksanaan dari program inovatif tersebut, maka hasil akan dipublikasikan. Hal ini akan berguna dalam upaya lobi dan advokasi tingkat pemerintahan untuk mengadopsi pendekatan inovatif untuk menghentikan penyebaran kusta.

Mitra Program:

Nama

Peran dalam program pengendalian kusta

Kemenkes – Pusat Subdit Kusta dan Patek

Penentu kebijakan dan pelaksana pengendalian kusta di Indonesia. Pemangku kepentingan utama dan mitra kunci bagi program NLR Indonesia.

Pusat Pengendalian Kusta Tingkat Propinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Papua.

Pelaksana pengendalian kusta di Indonesia. Penerima manfaat utama dari pemberdayaan tenaga teknis.

Copyright © 2016 Netherlands Leprosy Relief Indonesia