Inklusi dan Disabilitas

  • PROYEK SAAT INI
  • LEAP: Local Economic development of people with disabiity through active Advocacy for an inclusive Policy.
  • Building Responses in Diverse Global Enabling Settings (BRIDGES)
  • Promoting Inclusive and Enabling Environments for Persons Affected by Leprosy and with Other Disabilities in Indonesia
Target 2018-2020: Organisasi Mitra mampu merancang dan menerapkan model pembangunan inklusif untuk penyandang disabilitas (termasuk Masyarakat/Desa Ramah Disabilitas).

Strategi:

  1. Pemberdayaan tim internal NLR dan organisasi mitra untuk kesiapan pelaksanaan DID menggunakan pendekatan berbasis hak
  2. Mendorong pendekatan partisipatif berbasis bukti dan berbasis hak untuk penerapan DID
  3. Pengembangan model DID (tingkat desa/masyarakat) untuk membangun rekam jejak DID di Indonesia
  4. Membangun aliansi, rantai dan jejaring untuk advokasi yang lebih luas dan lebih kuat
  5. Kampanye media/peningkatan kesadaran

Mitra Kerja:

Organisasi mitra yang terdiri dari 2 pusat rehabilitas, 10 LSM, 10 sekolah khusus, dan 4 organisasi penyandang disabilitas yang tersebar pada 8 propinsi (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, NTT).


Penerima manfaat:

Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas dan orang yang mengalami kusta, dengan perkiraan penyandang disabilitas sebanyak 500 orang, anak penyandang disabilitas sebanyak 1,700 orang, dan orang yang mengalami kusta sebanyak 2,000 orang. Secara keseluruhan terdapat 4,200 mitra kerja.


BAPPENAS telah meluncurkan Rencana Kerja Nasional Hak Asasi Manusia 2015- 2019 sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam upaya memastikan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam hal kepegawaian, yang merupakan pengarusutamaan Agenda 2030 (SGD). Di dalam panduan tersebut, terdapat empat platform yang mengadopsi prinsip inklusi (Pemerintah dan Parelemen; Akademia dan Ahli; Filantropi dan masyarakat bisnis; Organisasi Masyarakat Sipil dan Media) untuk mencapai prinsip "No One Left Behind". Grafik di bawah ini menggambarkan tren proporsi anak (Child Prop), disabilitas tingkat dua (Disability Prop), dan angka disabilitas (disability rate) kusta dalam 16 tahun terakhir.

Tren G2D dan angka disabilitas mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir, akan tetapi proporsi anak masih pada tingkat stagnasi. Hal ini berarti bahwa “penundaan” pada pendeteksian kasus baru tidak mengurangi secara signifikan penularan kusta. Informasi yang tepat dapat diperoleh jika angka-angka tersebut dianalisa pada tingkat propinsi atau kabupaten.

Untuk angka disabilitas, secara umum pada tahun 2017 satuan tugas disabilitas sedang membentuk Komite Disabilitas Nasional serta melakukan advokasi untuk 15 Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari gerakan yang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam penjabaran undang-undang tersebut, kusta masuk dalam golongan disabilitas fisik. NLR Indonesia memberikan kontribusi dalam penyediaan bukti terkait disabilitas yang disebabkan oleh kusta, anak-anak penyandang disabilitas, serta pembangunan lintas sektor yang inklusif terhadap disabilitas.

Biro Pusat Statistik pada tahun 2010 menerbitkan data mengenai penyandang disabilitas di Indonesia yang angkanya mencapai jumlah 9,046,000 orang (4.74% dari total penduduk). Akan tetapi, data tersebut umumnya digolongkan berdasarkan disabilitas fungsional penduduk yang berusia di atas dua tahun. Sebuah program uji coba survei disabilitas dilakukan antara tahun 2013-2014 dengan mengacu pada panduan dari Washington Group, dimana dilakukan sampling pada 652,000 rumah tangga. Hasilnya diterbitkan sebagai SUSNAS 2015, dimana didapati bahwa 8.46% merupakan penyandang cacat. Dari angka tersebut, 2.52% adalah anak-anak penyandang cacat berusia antara 2-17 tahun. Sangat mengejutkan bahwa tidak ada perhatian terhadap fakta ini sehingga tidak ditemukan data baru hingga tahun lalu.

PUSDATIN menyatakan pada tahun 2015 bahwa penduduk penyandang disabilitas berusia produktif mencapai jumlah 5,598,764 penduduk, yang terdiri atas 2,691,325 pria dan 2,907,439 wanita. Sebanyak 2,475,722 berdomisili di kota dan 3,123,042 lainnya berdomisili di pedesaan. Dari angka tersebut, jumlah penduduk produktif mencapai 1.98% atau 2,194,331 orang. Hal ini berarti bahwa secara statistik masih ada lebih dari 2 juta penyandang disabilitas yang tidak produktif atau tidak bekerja. Kebanyakan penyandang disabilitas bekerja pada sektor nonformal atau informal, seperti industri kreatif, panti pijat, produksi oleh-oleh, serta usaha kecil. Terkait tingkat pendidikan, penyandang disabilitas yang produktif umumnya merupakan lulusan SD (76.4%), sementara hanya 3.3% merupakan lulusan universitas.

Target tahun 2018-2020 adalah organisasi mitra mampu merancang dan menerapkan model pembangunan inklusif untuk penyandang disabilitas (termasuk Masyarakat/Desa Ramah Disabilitas)

Sesuai kerangka pengembangan model disability inclusive development atau DID, kegiatan berikut akan menjadi bagian dari jalur perubahan untuk mencapai target. Sebelum dimulainya kegiatan eksternal, tim Inclusion and Disability atau IAD akan mengadakan penguatan internal untuk pendekatan berbasis hak serta pemetaan kapasitas mitra terkait hal ini. Pada langkah berikutnya, untuk melaksanakan Disability Inclusive Development atau DID, dilakukan pemberdayaan bagi organisasi mitra, calon pemangku kepentingan dan masyarakat (sebagai sarana program). Pemberdayaan organisasi mitra akan dilakukan melalui pembinaan pelatih (Training of Trainers), di mana selanjutnya para pelatih akan memberikan pelatihan kepada calon pemangku kepentingan dan masyarakat untuk topik-topik DID (CBR, gender, hak anak, hak penyandang disabilitas, HKSR, lingkungan kerja inklusif). Setelah pemangku kepentingan memiliki cara pandang yang sama mengenai DID, maka hal itu berarti satu langkah penerapan strategi DID telah dicapai. Untuk meyakinkan pemerintah untuk menerapkan strategi DID, diperlukan penguatan bagi penyandang disabilitas terkait kusta untuk memperoleh pendekatan berbasis bukti/berbasis hak. Kegiatan ini akan dimulai dengan pengumpulan data dan partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan, agar penyandang disabilitas karena kusta dapat mengajukan program kepada pemerintah, baik untuk pelaksanaan maupun ujicoba model baru.

Apabila pemerintah telah menunjukkan keterbukaan dan dukungan, maka langkah berikutnya adalah menciptakan kesadaran masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas, termasuk disabilitas yang disebabkan oleh kusta, serta anak-anak penyandang disabilitas dan keterlibatannya dalam masyarakat (lingkungan yang menopang). Jalur perubahan juga akan mencakup kegiatan penciptaan jejaring untuk menguatkan kegiatan dalam sektor DID dan melanjutkan upaya advokasi untuk mendorong pemerintah agar membentuk rancangan kebijakan penerapan DID yang dapat menghasilkan kesinambungan serta sejalan dengan UNCRPD dan UU no 8/2016.

NLR akan bekerja melalui mitra kerjanya, organisasi mitra yang terdiri dari 2 pusat rehabilitas, 10 LSM, 10 sekolah khusus, dan 4 organisasi penyandang disabilitas yang tersebar pada 8 propinsi (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, NTT).

Pemerintah setempat juga disertakan dalam lingkup pengaruh. Pemerintah setempat diharapkan dapat memfasilitasi dan menerapkan aspek inklusi disabilitas beserta dengan prinsip-prinsipnya. Sebanyak 25 pemerintah tingkat kabupaten/kota akan diberdayakan untuk pelaksanaan inklusi disabilitas. Tegal dan Blora dapat dilihat sebagai kisah berhasil pemberdayaan pemerintah setempah untuk mengembangkan DID, di mana pemerintah tersebut menetapkan forum lintas sektor dan bekerjasama untuk membangun kabupaten yang ramah disabilitas. Hal ini dimungkinkan berkat dorongan dari penyandang disabilitas yang didampingi oleh sektor swasta dengan menggunakan metode advokasi berbasis data.

Mitra Program:

Nama

Peran dalam program NLR

FARHAN

FARHAN akan mengerjakan penguatan anggota melalui pelatihan manajemen proyek dan pembangunan organisasi inklusif

GPDLI

Prioritas program GPDLI adalah penguatan lobi dan advokasi kepada pemangku kepentingan. GPDLI akan terlibat dalam sektor regulasi dan anggaran untuk program kusta

Permata Sulawesi Selatan

Permata Sulawesi Selatan melaksanakan pendeteksian dan pencegahan kusta secara partisipatif di 3 kabupaten (Makassar, Gowa, Toraja)

BESKAR Bone

Organisasi akan meningkatkan kesejahteraan penyandang kusta melalui model pengembangan ekonomi inklusif

DSM

DSM mendorong pemenuhan hak bagi penyandang kusta melalui kegiatan berbasis hak a.l survey baseline, pembuatan KTP, SIM dan kartu BPJS

FKDC

Mendorong integrasi antara penyandang disabililtas dan orang yang memiliki kusta untuk bekerjasama dalam pemenuhan hak

Compassion

Advokasi berbasis hak; peningkatan layanan kesehatan bagi penyandang kusta (partisipatif dan inklusif WASH, penyandang disabilitas, SCG)

YAMAKINDO

Advokasi berbasis hak; meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kusta dan permasalahannya

AYO INDONESIA

Pengembangan inklusi disabilitas dengan pendekatan CBR, pemberdayaan pemangku kepentingan lokal, lobi dan advokasi untuk pembentukan kebijakan baru terkait disabilitas dan inklusi

DENA UPAKARA

Pengembangan inklusi disabilitas melalui pendidikan dan ekonomi, pemberdayaan pemangku kepentingan lokal, dan mendorong pelaksanaan inklusi untuk anak tunarungu

KARYA BAKTI

Pengembangan inklusi disabilitas melalui pendidikan, kebudayaan dan ekonomi, pemberdayaan pemangku kepentingan lokal, dan mendorong pelaksanaan inklusi untuk anak tunarungu

SO REHAB BALI

Fokus pada rehabilitasi kesehatan dan sosial anak penyandang disabilitas, mendukung pendidikan inklusif dan intervensi dini

Copyright © 2018 Netherlands Leprosy Relief Indonesia